Tolak Full Day School, NU Siap Demo dan Judicial Review

Nahdliyin.id - Kaum Nahdliyin bersiap menggelar aksi protes atas rencana kebijakan Sekolah Sepanjang Hari (Full Day School). Jika aturan sekolah selama 8 jam 5 yang dikeluarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy tersebut tidak benar-benar dicabut. Mereka mengaku siap memobilisasi massa ke Jakarta.

Hal tersebut mengemuka dalam halaqah kebangsaan yang diinisiasi Fraksi Kebangkitan Bangsa MPR RI di Hotel Acacia Jl. Kramat Raya Jakarta, Senin (7/8). Acara bertajuk “Peran Strategis Madrasah Diniyah Dalam membangun Karakter Bangsa” ini dihadiri kurang lebih 300 peserta terdiri dari utusan Madrasah Diniyah dari Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, serta perwakilan ormas Islam dan sejumlah aktivis LSM.

Ketua Umum Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) KH Lukmam Hakim mengatakan, setidaknya ada dua langkah yang akan ditempuh Kaum Nahdliyin sebagai upaya penolakan Permendikbud 23/2017 Sekolah Sepanjang Hari. Selain menggelar aksi simpatik, mereka berencana melakukan uji materi (judicial review) di Mahkamah Konstitusi.

“Menurut kami, para kiai serta banyak pihak telah menyampaikan, PBNU juga demikian, semua menolak keras. Maka saya yakin proses selanjutnya yang akan dilaksanakan ada dua. Pertama, aksi atau demonstrasi. Kedua, judicial review di MK. Kita akan menggugat Permendikbud ini,”ujar Lukman disambut tepuk tangan hadirin.

Dalam pidatonya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menyatakan, kebijakan delapan jam belajar dalam lima hari sekolah yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak realistis. “Kebijakan ini tidak lebih baik dibanding kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kolonial Belanda di masa lalu,” cetusnya.

Menurut Cak Imin, sapaan akrabnya, dulu pemerintah kolonial Belanda menyesuaikan diri dengan budaya masyarakat lokal sebelum mengeluarkan kebijakan. Mereka beradaptasi dengan budaya masyarakat Indonesia terlebih dahulu agar kebijakannya terimplementasi dengan baik. “Snouck Hurgronje ditugasi menganalisis, jangan sampai kebijakan Belanda itu tidak produktif bagi tujuan mereka,” tandasnya.

Halaqoh dengan pembicara kunci Ketua Umum PKB A Muhaimin Iskandar ini menghadirkan lima narasumber, yakni Ketua PBNU Bidang Hukum KH Robikin Emhas, Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU) KH Arifin Junaidi, Ketua FKDT KH Lukman Hakim, Bupati Pasuruan KH Irsyad Yusuf, dan Komisioner KPAI Hj Margaret Aliyatul Maemunah.

Diskusi panel yang dimoderatori Anggota Komisi VIII DPR RI KH Maman Imanul Haq ini berlangsung seru. Para guru Madrasah Diniyah dengan semangat menyampaikan pandangan mereka serta memberikan usulan terkait Sekolah Sepanjang Hari (Full Day School).

Semua narasumber bersepakat menganggap kebijakan Sekolah Sepanjang Hari dapat mengganggu eksistensi madrasah diniyah. Untuk memeriahkan acara, PKB pun menyertakan tagar #tolakfulldayschool untuk dijadikan trending topic. (Musthofa Asrori/Abdullah Alawi)

Sumber: Nu.or.id

Title : Tolak Full Day School, NU Siap Demo dan Judicial Review
Description : Nahdliyin.id - Kaum Nahdliyin bersiap menggelar aksi protes atas rencana kebijakan Sekolah Sepanjang Hari (Full Day School). Jika aturan se...